Beritadetik.id – Ketua Umum Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halbar-DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai kondisi fiskal Halbar sedang darurat. Namun kata dia, DPRD lebih sibuk menyelamatkan ego dan citra politik ketimbang menyelamatkan anggaran daerah yang sudah tercekik.
“DPRD Halbar bukan lagi gagal mengawasi, tapi secara aktif memilih bungkam demi melindungi kenyamanan politik mereka. Di depan publik, mereka tampil sebagai pejuang, padahal diam-diam mereka adalah penonton loyal kehancuran fiskal,” ujar Sahrir, dalam siaran pers yang diterima Beritadetik.id, Jum’at (25/7/2025).
Sahrir membeberkan, fakta kegagalan DPRD Halbar hingga awal 2025, total utang Pemerintah Kabupaten Halbar tercatat sebesar Rp 329 miliar, terdiri dari, Rp 135 miliar utang pihak ketiga, Rp 9 miliar tunggakan di BPJS, Rp 48 miliar utang kepada desa dan Rp 80 miliar belanja modal belum dibayar.
Sementara itu lanjut Oyap sapaannya, total APBD Halbar 2025 senilai Rp 1,090 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 Rp 58,6 miliar. Artinya, rasio utang terhadap APBD = ± 30,18%. Hampir sepertiga dari seluruh anggaran Halbar sudah dalam kondisi terikat utang.
Di sisi lain, rasio utang terhadap PAD = ± 561%. Ini artinya, seluruh PAD tidak akan cukup membayar utang walaupun digelontorkan penuh selama lima tahun.
“Fakta ini menelanjangi DPRD sepenuhnya. Bagaimana mungkin mereka diam terhadap kenyataan bahwa PAD tidak cukup membayar utang, tapi bisa berteriak lantang hanya karena Sekda bicara soal tunjangan,” tegasnya.
Sahrir mengatakan, hal ini bukan lagi disfungsi, tetapi penghianatan fiskal. Dalam logika ekonomi pembangunan, rasio utang terhadap PAD sebesar 561% adalah alarm merah. Ini menandakan bahwa, ketergantungan ekstrem pada transfer pusat (DAU/DAK/DBH), kerapuhan fiskal dan risiko gagal bayar dalam jangka menengah, minimnya kemampuan daerah menciptakan pendapatan sendiri dan bahaya pemangkasan belanja publik akibat tekanan utang.
“DPRD bukannya mengkaji penyebabnya, apalagi mendorong solusi fiskal. Mereka justru bersembunyi dalam drama politik. Ini bukan disfungsi ini penghianatan terhadap prinsip anggaran berbasis rakyat,” sesalnya.
Kemiskinan Tak Turun, Pengangguran Tak Terjawab, Proyek Mangkrak.
Sahrir mengurai tingkat kemiskinan di Halbar masih tinggi, yakni 8,75%, atau hampir 1 dari 10 penduduk miskin, pengeluaran per kapita hanya sekitar Rp 7,35 juta per tahun, menunjukkan lemahnya daya beli dan pengangguran musiman tak tertangani karena tidak ada program kerja produktif berbasis desa.
“Lalu apa yang DPRD lakukan? Tidak ada. Mereka tidak mendorong padat karya, tidak mengawal belanja modal, tidak mengejar utang ke desa. Satu-satunya yang mereka kejar adalah pencopotan Sekda dari jabatannya,” katanya.
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi ini menyatakan, proyek strategis gagal, dana hilang, sedangkan DPRD haya diam. Menurut dia, salah satu bukti telak kegagalan DPRD adalah saat proyek RS Pratama dipindah sepihak dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu.
Ia menjelaskan, dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 42,9 miliar dari pusat hangus karena pemindahan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam pemindahan itu, sambungnta, tiga Kementerian menolak validasi lokasi baru. Namun demikian, DPRD tak pernah membentuk pansus, tidak mengejar pertanggungjawaban.
“Mereka diam saat dana pusat hilang. Mereka tidak bicara saat rumah sakit gagal dibangun di Kecamatan Loloda. Tapi tiba-tiba jadi singa ketika Sekda bicara soal TTP, padahal Itu masih dalam bentuk rencana. Saya rasa Ini sandiwara politik paling murah yang pernah dimainkan oleh lembaga legislatif,” tuturnya.
DPRD Halbar, tambah Sahrir, sudah tidak layak dianggap sebagai representasi rakyat. Mereka gagal menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan, maupun kontrol anggaran. Yang tersisa hanya rutinitas rapat, seremonial, dan pencitraan sesaat.
“Kalau DPRD Halbar tidak bisa menjelaskan mengapa PAD hanya Rp 58 miliar tapi utangnya Rp 329 miliar, maka rakyat berhak menolak legitimasi mereka. Kalau mereka lebih sibuk menjatuhkan Sekda ketimbang menyelamatkan APBD, maka publik berhak mencopot mereka secara politik,” punkas pria asal Pabos itu.
Sekedar diketahui, baru-baru ini Sekda Halbar Julius Marau mengatakan, bahwa Pemda Halbar berupaya untuk seluruh pegawai mendapatkan TPP di tahun 2026. Namun, pernyataan itu justru diserang oleh para wakil rakyat.
DPRD mendesak Bupati James Uang agar mencopot Julius Marau dari jabatannya karena pernyataan Julius Marau dinilai menyesatkan. (pte)
