Sebanyak 100 prajurit Kodim 1508/Tobelo saat diterjunkan untuk melakukan pengamanan PSU Pilkada Halut, Rabu (28/4/2021).
Halut || Beritadetik.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) rupanya belum merealisasikan dana Pengamanan pelaksanaan Pengumutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di wilayah setempat.
“Dana pengaman untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Halmahera Utara 2021 lalu, sejauh ini belum dicarikan oleh pihak Pemkab,”kata Komandan Kodim 1508/Tobelo, Letkol Inf I Putu Witharsana Eka Putra kepada Wartawan, Jumat (7/5).
Dikatakan, masalah usulan pencairan anggaran pengamanan itu sudah disampaikan kepada Pemkab, namun hal itu hanya dijanjikan oleh Pemkab.
“Kami sudah ajukan ke Pemda Halut, namun hanya janji untuk cair, padahal dana itu sangat penting untuk makan minum, transportasi dan komando pengendalian pasukan,”ucap Dandim.
Lebih lanjut, kata dia, dana yang diajukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasukan yang telah diterjunkan dalam mengamankan PSU sehingga dana tersebut tidak terlalu signifikan.
“Hingga saat ini, selesai pengamanan PSU, kami hanya menggunakan dana swadaya dari satuan. Hal ini terpaksa kami lakukan karena demi mengemban tugas yang telah diamanatkan untuk mensukseskan pelaksanaan PSU yang damai dan aman,”tegasnya.
Dia menambahkan, peran TNI dalam Pilkada sesuai dengan aturan yang ada untuk mengatasi jika terjadi gesekan antar simpatisan pasangan calon di Pilkada Halut beberapa waktu lalu.
“Kami TNI memang hanya Back Up pihak Polri dalam pengamanan Pilkada atau PSU. Tapi dalam hal anggaran pengamanan kemarin kami gunakan saja swadaya anggota TNI Kodim,”tandasnya.
Terpisah Pejabat Bupati Halut Saifuddin Djuba saat di konfirmasi dirinya mengaku belum mengetahui hal tersebut. “Saya akan mengkroscek di Plt Sekda Yudihart Noya, dan Kepala Badan Keuangan,”janjinya.
Diketahui, Kodim 1508/Tobelo pada PSU Pilkada Halut beberapa waktu lalu telah memberangkatkan 1 SSK personel TNI dari Kodim 1508/Tobelo dalam memback up pihak Polres Halut untuk mengamankan enam titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, Lokasi PT. NHM, Kecamatan Malifut, Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo dan Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara.(bur/red).
