Opini
Penulis :
Muslim Hj. M KarimDi tengah persiapan Pilkada, masing-masing calon untuk berkompetisi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupatan Halmahera Selatan, mereka sudah seharusnya sadar bahwa demokrasi selalu menjadi momen untuk selalu bisa berbesar hati dalam menentukan cita-cita bersama.
Dikatakan demikian karena dalam demokrasi elektoral, semua menjadi serba mungkin. Berprestasi dan terdidik tidak serta merta membuat seorang calon menjadi pemenang. Kaya pun belum tentu menjadi jaminan. Sebaliknya yang menjadi pemenang pun belum tentu sosok yang hebat atau punya jiwa kepimpinan yang kuat.
Kesan yang sangat ironis tersebut sudah merupakan suatu keniscayaan dalam demokrasi. Berbeda dari negara di luar Indonesia di mana kepentingan rakyat disampaikan secara transparan bahkan dengan cara-cara yang memaksa, demokrasi memperlakukan secara lain.
Meraih kekuasaan adalah sebuah seni dalam menyampaikan ide dan meraih simpati tanpa paksaan.
Bertolak dari alasan demikian, tidak cukup bagi para calon hanya menyampaikan substansi dari pesta demokrasi berupa bentuk memaparkan visi dan misi yang baik-baik saja, tetapi juga menyiapkan cara pendekatan kepada rakyat dalam kampanye tanpa ada sekat-sekat.
Konsekuenya, Mau tak mau setiap calon yang akan di pilih sebagai pemimpin harus mencari tahu, siapa rakyat pemilihnya, Apa yang mereka inginkan, dan Apa cara terbaik dalam mendekati mereka dalam mewujudkan kepentingan kolektif.
Prinsip “cerdik seperti ular, tulus seperti merpati” sudah seharusnya menjadi syahadat setiap calon. Dalam konteks masyakarat pemilih di kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, (Kab.Halsel, Malut) semulia apapun visi dan misi, jika tak dikombinasikan dengan cara-cara yang memikat rakyat, sudah pasti akan gugur dengan sendirinya.
Kesan yang menjadi sedemikian pragmatis tidak tanpa sebab.
Demikianlah dinamika rakyat pemilih yang harus diperhatikan setiap calon, Rakyat sudah hampir jera untuk mempercayai setiap niat tulus. Berulang-ulang hanya harapan palsu yang didapat rakyat setelah pemilihan berlangsung, semacam Keluhan pembangunan yang terhambat terjadi dimana-mana dan bersifat nihil. Bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi, maka Wajar jika niat tulus atau sesuci apapun dicurigai.
Dan yang paling harus dipahami adalah bahwa kebanyakan rakyat pemilih masih tak melek soal urusan politik. Memahami politik sebagai suatu pertarungan visi, debat rasional, dan perencanaan yang konkret tentang pembangunan masih terbilang terlalu ideal untuk konteks kabupaten Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara
Dalam mengambil sebuah perbandingan demikian.
Manakah yang lebih mempengaruhi pemilih, apakah sebuah riset, misalnya, yang mengukur seberapa potensial seorang calon yang tinggal di dalam daerah atau luar daerah, birokrat atau akademisi dan sebagainya ataukah berita-berita seputar ranah pribadi si calon, seperti seberapa sering berdoa, bagaimana relasi dengan tetangga, teman kerja atau organisasi, apakah keluarganya dan anak-anaknya bermasalah atau tidak, bagaimana perjuangannnya selama meraih pendidikan, dan sebagainya. Infortainment para calon masih besar pengaruhnya bagi para pemilih daripada track record seputar kepemimpinan politik.
Kesan bahwa sebagian rakyat pemilih tak melek politik juga terlihat ketika faktor konformitas masih sangat dominan dalam mempengaruhi pilihan. Asas hubungan keluarga, eksklusivisme suku dan faktor pertemanan bisa melemahkan objektivitas dalam menimbang rekam jejak para calon. Daripada takut bermusuhan dengan keluarga atau teman, keyakinan politik pun bisa direlativisir demi menjaga hubungan baik.
Apalagi masyarakat seringkali tak paham soal urusan administrasi negara. Sebagian orang masih melekatkan “kebaikan negara” sebagai kebaikan dari orang-orang tertentu. Celah ini paling mungkin menguntungkan calon petahana atau incumbent. bisa saja dinilai sebagai kebaikan personal bupati. Padahal sumbangan demikian bisa berasal dari anggaran bantuan sosial. Bupati hanyalah perantara.
Contoh lain adalah soal pembuatan jalan yang ada di Halmahera Selatan, Besar kemungkinan bahwa sebuah jalan yang diaspalkan ke sebuah kampung tertentu dianggap sebagai hasil dari kebaikan hati seorang pemimpin tertentu daripada kebaikan “negara” yang menyediakan infrastruktur yang baik kepada rakyatnya dan rakyat memang berhak mendapatkannya.
Menimbang kondisi sebagian pemilih di tingkat akar rumput seperti itu, Pilkada menjadi susah ditebak arahnya. Inilah tugas yang tidak mudah bagi para calon, bagaimana suatu idealisme yang mulia harus dipertemukan dengan masyarakat pemilih demikian. Maka tuntutan untuk bisa “licik” seperti ular adalah suatu keharusan.
Jika demikian, kemungkinan untuk terjebak dalam politik yang kasar menjadi besar. Saling menjual nama, menyebarkan fitnah atau gossip, menuduh satu sama lain, mengklaim kesuksesan ini-itu, politik uang /Politik Transaksional, dan lain sebagainya adalah hal yang bakalan terjadi dan lumrah dalam demokrasi yang sudah sejak awal memang rentan dengan chaos. Paling mengerikan adalah kalau sampai terjadi pertumpahan darah.
Atas dasar itu, kepada setiap calon, seberapa mulia pun visinya, tetap harus berjaga-jaga dan bersiaplah berbesar hati jika kalah. Niat baik dan menjadi pemain yang fair tak cukup untuk memenangkan Pilkada. Itulah salah satu realitas politik yang perlu dipertimbangkan.(*).
