Beritadetik.id – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menggelar audiensi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara serta Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara beserta jajaran di Ternate, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan serta prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ramlan Drakel.
Sekda Muhammad Umar Ali menjelaskan, pada pertemuan dengan BWS, Bupati menyampaikan sejumlah usulan program prioritas pembangunan infrastruktur untuk diperjuangkan masuk dalam program pemerintah pusat Tahun Anggaran 2027.

“Program yang diusulkan melalui BWS meliputi pembangunan talud pemecah ombak di Desa Bido, Tawakali, Gorua, Tabailenge, Hapo, Mira, Rahmat, Doku Mira, Joubela, Kolorai, Galo-Galo, serta sejumlah desa lainnya,” ungkap Umar Ali.
Menurutnya, pemerintah daerah juga mengusulkan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Sopi dan pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman abrasi serta kerusakan lingkungan.
Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2026, sejumlah program BWS di Pulau Morotai masih dalam tahap pengerjaan. Program tersebut mencakup pembangunan 17 titik sumur bor guna memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian.
“Adapun sejumlah kegiatan pembangunan dan normalisasi jaringan irigasi di beberapa wilayah, yakni irigasi Desa Cucumare, Sangowo, dan Wewemo dengan anggaran Rp1,6 miliar, pembangunan irigasi Sangowo senilai Rp31,7 miliar, serta pembangunan irigasi Aha sebesar Rp7,7 miliar,” bebernya.
Ia menambahkan, usai pertemuan di BWS, Bupati beserta jajaran melanjutkan kunjungan ke kantor BPBPK Maluku Utara. Dalam pertemuan itu, Pemkab Morotai mengusulkan prioritas pembangunan tahun 2027 yang meliputi infrastruktur pengolahan sampah, pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan intake dan jaringan pipa PDAM untuk mengatasi persoalan ketersediaan air bersih di Morotai.
“Audiensi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan BPBPK Maluku Utara, sehingga berbagai kebutuhan infrastruktur daerah dapat diperjuangkan dan diakomodasi dalam program pembangunan pemerintah pusat,” ujarnya.
Umar juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihak BWS dan BPBPK Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai untuk meninjau langsung lokasi usulan sekaligus memetakan wilayah kerja dan kebutuhan pembangunan.
“Melalui penguatan koordinasi tersebut, kami berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih merata, perlindungan kawasan pesisir semakin meningkat, serta kebutuhan air bersih dan pengembangan sektor pertanian dapat terpenuhi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (*)





















































































