Beritadetik.id – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menggelar pertemuan strategis bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, di Pendopo Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai pada Minggu (1/11). Pertemuan ini berfokus pada pembahasan sejumlah program peningkatan infrastruktur jalan guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas wilayah di Kabupaten Pulau Morotai.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran tim BPJN Maluku Utara serta sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, mendampingi Bupati dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, hadir Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) M. Ramlan Drakel.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pulau Morotai, Iwan Muraji, menyampaikan bahwa salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana pengaspalan hotmix untuk beberapa ruas jalan utama di dalam Kota Daruba.

“Ruas tersebut meliputi jalur dari Lanud Leo Wattimena hingga Samsat Morotai, serta dari kawasan Tugu Pancasila melewati area pertokoan Gotalamo hingga Tugu Bintang,” ungkap Iwan kepada awak media pada Senin (2/11/2026).
Selain rencana pengaspalan di area perkotaan, agenda tersebut juga meninjau progres peningkatan Jalan Lingkar Morotai yang saat ini pengerjaannya hampir rampung. Penyelesaian jalur lingkar ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah setempat.
Tak hanya itu, BPJN Maluku Utara pada tahun 2026 ini juga sedang membangun ruas jalan sepanjang 4,3 km yang melintasi kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Desa Morodadi. Proyek ini direalisasikan melalui alokasi Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2026.
Iwan menambahkan paparan dari Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, bahwa selain menyelesaikan pekerjaan aktif tahun ini, BPJN tengah memproses berbagai usulan penanganan serta perbaikan badan jalan di wilayah Morotai untuk pelaksanaannya pada tahun anggaran 2027 mendatang sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai, M. Ramlan Drakel, menegaskan bahwa Pemda telah mengajukan usulan pengalihan status sejumlah jalan kabupaten dan provinsi agar ditingkatkan menjadi jalan nasional. Langkah ini diambil untuk memperluas dukungan penanganan dari pusat sehingga percepatan perbaikan infrastruktur jalan dapat terealisasi pada 2027. Di samping usulan ruas jalan, Dinas PUPR juga terus mendorong penyelesaian pembangunan 8 jembatan di jalur lingkar Pulau Morotai.
“Melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJN Maluku Utara, penanganan infrastruktur jalan di Pulau Morotai diharapkan berjalan optimal dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” tutupnya. (*)





















































































