Beritadetik.id – Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muslim Gani membantah laporan adanya dugaan pungli di tengah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online.
Terkait informasi tersebut, Muslim berjanji akan segera memanggil Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 1 Kota Ternate, Makmur Syarif, untuk dimintai klarifikasi.
“Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan komentarnya di media online,”tegas Muslim.
Ia mengatakan Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 1 Kota Ternate, Makmur Syarif tidak hadir saat rapat yang dilaksanakan oleh Disdik.
Untuk itu, pihaknya akan panggil yang bersangkutan untuk menanyakan kebenaran di mana ada dugaan pungli itu.
Selain itu, pihaknya menegaskan kepada Ketua Panitia PPDB SMPN 1 agar tidak asal berkomentar tanpa memahami inti dari kegiatan inovasi yang dikembangkan oleh dinas pendidikan dan sekolah.
“Saya minta agar tidak komentar di luar dari subtansi dan menimbulkan polemik seakan-akan PPDB dibayar oleh sekolah ke dinas pendidikan,”ujarnya.
Muslim bilang seharusnya Panitia PPDB Dinas Pendidikan yang memberikan penjelasan kepada kepala sekolah dan panitia PPDB sekolah.
Muslim menambahkan, Panitia PPDB Dinas Pendidikan yang ikut serta dalam rapat dan diberikan tanggung jawab dalam menangani penerimaan siswa baru. Sehingga setiap ada masalah yang muncul, harus Panitia PPDB Dinas Pendidikan yang mengklarifikasi.
Meski begitu, Muslim mengaku, lembaga yang dipimpinnya itu masih terdapat banyak kelemahan yang dilakukan panitia PPDB, mulai dari sosialisasi PPDB secara online yang tidak maksimal hingga proses penerimaan siswa baru.
“Oleh karena itu, dinas pendidikan akan melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB, sehingga ke depan kekeliruan yang dilakukan oleh panitia tidak terulang lagi,”jelasnya.
Sembari menambahkan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) pada 12 sekolah baik SD maupun SMP di tengah pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online tidak benar.
Bahkan Muslim pun mengaku, isu dugaan pungli untuk membayar aplikasi website PPDB ke pihak ketiga dalam hal ini PT Sinar Mas Dirgantara ke perusahan penyedia jasa internet dianggap tidak benar.
“Dana yang dibebankan pada 12 sekolah itu bukan untuk membayar aplikasi PPDB, dana itu adalah sharing dana dengan Dinas Pendidikan untuk mewujudkan rencana besar di lingkungan Disdik Ternate,” ujar Muslim.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk membuat sebuah inovasi yang terintegrasi dengan semua sekolah di wilayah Kota Ternate, yang salah satu tujuannya memudahkan pelayanan.
“Dinas Pendidikan melakukan uji coba dengan 6 SMP melalui suatu sistem aplikasi PPDB yang terintegrasi dengan dapodik sekolah,” jelasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut dia, pihaknya sudah membicarakan dengan pihak sekolah khususnya 6 sekolah yakni SMP 1, SMP 2, SMP 4, SMP 5, SMP 6 dan SMP 7 melalui rapat. Di dalam rapat tersebut tidak ada satu pun pihak sekolah yang berkeberatan.
“Kami berharap kepada pihak sekolah agar mendukung program ini demi kepentingan sekolah, bukan kepentingan pribadi,”katanya.
Ia menegaskan, dana sharing tersebut merupakan dana untuk membuat website kerja sama sekolah dengan Dinas Pendidikan.
“Jika inovasi ini berjalan, maka semua data di 6 sekolah sudah bisa terintegrasi dengan Dinas Pendidikan. Ini baru tahap uji coba,” imbuhnya.
Di sisi lain, uang Rp 7,5 juta yang dibicarakan dalam rapat bersama kepala sekolah itu hingga saat ini belum diterima oleh pihak dinas. Pihaknya pun, kata dia, masih menunggu uji coba PPDB online dengan menggunakan aplikasi.
“Jikalau ini tidak ada gangguan, maka akan dibicarakan lagi dengan pihak sekolah. Sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada pembayaran aplikasi PPDB online ke pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak sekolah. Bahkan kita lebih sepakat untuk membuat inovasi yang terintegrasi dengan sekolah yang ada di Kota Ternate.(ian/red).
